kkn adalah korupsi. 32 Tahun 20044,. kkn adalah korupsi

Secara umum akibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan. Definisi. Dalam laporan Transparency International yang. Dampak positip lain dari ratifikasi adalah, mendorong Pemerintah Indonesia untuk menyusun format, sistimatika dan substansi laporan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia yang wajib diajukan setiap akhir tahun kepada Conference of the Parties (COP), suatu lembaga pemantau di bawah bendera PBB, yang bertugas mengkompilasi. Tindakan memperkaya diri sendiri ini kerap dilakukan oleh pejabat publik dan mulai dianggap sebagai budaya yang telah mendarah daging. Oleh karena itu, membangun sistem politik yang demoktratis dengan memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dapat menjadi suatu pedoman. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Perbuatan melawan hukum, b. Kata korupsi tidak asing di kalangan muda dan tua, arti korupsi dalam jurnal IKHTIYAR (Hans Tangkau, 2012) sendiri dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pengertian korupsi menurut para ahli. Seluruh lembaga tersebut didirikan untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sebenarnya apa itu KKN? Pengertian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta landasan hukumnya di Indonesia. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dampak ”penggantian” ini tidak baik karena KKN ternyata dengan kata tersebut Modal sosial adalah proses antar manusia yang . Korupsi ini terjadi dalam domain politik,. Nanti saat kuliah, Sobat Pintar harus mengikuti kegiatan community service ini. Ironinya, OTT dilakukan sesaat setelah Edhy Prabowo, isteri dan rombongan tiba di Bandara Soekarno Hatta dari Honolulu AS yang. (KKN). Dengan aset yang nilainya fantastik, maka BUMN akan menjadi sarang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), jika tidak dikelola dengan baik. 4) Penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kesengsaraan pihak lain. Praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia tergolong cukup tinggi. Pengertian Nepotisme. Nilai di masyarakat berisiko memicu langgengnya korupsi. Jelaskan pengertian korupsi! Pengertian korupsi adalah penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan atau lainnya, untuk kepentingan sendiri maupun orang lain. Bahaya yang timbul akibat korupsi bagi kehidupan manusia sangat. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas pemerintah karena sistem pemerintahan yang koruptif tidak dapat dipertahankan terutama untuk kemajuan negara kita. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang. Bahkan sejatinya di dalam Desain Besar (grand design) pencegahan dan pemberantasan Korupsi memasuki era Reformasi hukum tahun 1998, UU KKN adalah. Kedua isu diyakini merupakan kegagalan Orde Baru dalam menjalankan pemerintahan dengan jargon yang disebut pembangunan. Praktik KKN dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta. 2. Titik tekan dalam persoalan korupsi sebenarnya adalah masyarakat masih belum melihat kesungguhan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. E. Pendidikanku. Dengan diundangkannya UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sejak itu korupsi ditetapkan sebagai tindak pidana. kasus yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan nilai nominal Rp 166,5 triliun dan 62,7 juta dolar AS. Perbuatan nama dari korupsi menjadi KKN ini barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkait koneksi dan nepotisme. Perbincangan mengenai korupsi dari dulu hingga saat ini masih saja hangat dibicarakan orang. Mengadakan maupun mensponsori. TENTANG KAMIKorupsi ada berbagai macam bentuk dan istilah antara lain gratifikasi, suap menyuap, komitmen fee, hadiah, KKN. Kementerian Dalam Negeri mengatakan sepanjang Oktober 2004 hingga Juli 2012 terdapat ribuan pejabat daerah yang. Pada tahun 2020, IPAK masyarakat berpendidikan di bawah SLTA sebesar 3,80; SLTA sebesar 3,88; dan di atas SLTA sebesar 3,97. 1. I. Tindak pidana korupsi adalah salah satu dari tiga tindakan subversif yang sangat menghantui pemerintah dan masyarakat Indonesia, dua lainnya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana teroris. Dalam definisi tersebut terdapat tiga unsur, yaitu: a. Pencegahan KKN di Indonesia Kegiatan KKN mahasiswa dapat memberi manfaat pada masyarakat dan mahasiswa itu sendiri. Jakarta - Korupsi menjadi salah satu penyebab dari parahnya krisis ekonomi yang terjadi di Asia pada tahun 1998. Tidak semua pasal berubah. UU aquo adalah UU payung (umbrella act) peraturan perundang-undangan yang mengatur KKN yang hanya dapat dilakukan penyelenggara negara atau saat ini dikenal sebagai aparatur sipil negara. Istilah ini termasuk ke dalam praktik terlarang yang sering kita dengar, yakni Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ironinya, bahkan telah muncul stigma yang menyatakan bahwa KKN merupakan salah satu dari sekian pilihan menuju hidup lebih. Pancasila yang menjadi Dasar negara dan pandangan hidup bangsa tidak diamalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) akhir-akhir ini dianggap sebagai wujud paling buruk dan paling ganas dari gejala kemerosotan moral dari kehidupan masyarakat dan bernegara di negeri kita. org – Pada Kesempatan ini pendidikanku akan membahas mengenai pengertian KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) . Maret 8, 2022. Pengertian Nepotisme – Korupsi, Kolusi, Gratifikasi, Sejarah, Menyikapi, Contoh : Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan. Kasus ini hanya salah satu contoh kasus korupsi yang tumbuh subur di Indonesia. KKN, apa itu? Bukan korupsi kolusi dan nepotisme, tapi KKN adalah Kuliah Kerja Nyata. Dampak hal tersebut adalah menumbuhkan sinisme dalam masyarakat. org – Pada Kesempatan ini pendidikanku akan membahas mengenai pengertian KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) . mewujudkan Good Governance dan Clean Goverenance yang bebas dari KKN. Kalian pasti sering mendengar kata-kata korupsi kolusi dan nepotisme dengan singkatan KKN. Budaya Korupsi: Penyakit Mental dan Moral. korupsi, kolusi, nepotisme dan suap (K KNS) adalah mencerminkan2. Lantaran bersifat merugikan, menindas, dzalim serta tak sesuai dengan apa yang syariat agama ajarkan. Alasan beberapa koruptor melakukan KKN ini adalah ingin memiliki kekuasaan yang lebih besar dari yang dimilikinya sekarang. Sejak Indonesia merdeka, pasca 1945, korupsi juga telah mengguncang sejumlah partai politik. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan coruptie. Pengertian KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) Beserta Bahaya dan Contoh Kasusnya. Korupsi sendiri diambil dari bahasa latin Corruptio yang artinya rusak, busuk. Baca juga: Survei: Mayoritas Responden Nilai Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi Buruk. Akibat – akibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ini adalah : Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas. Korupsi merupakan akar dari penyebab utamanya ketidak makmuran dan keadilan suatu bangsa negara, korupsi sangat berdampat buruk pada perekonomian,. penindaklanjutan korupsi. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan. Relasi yang dikembangkan adalah relasi yang diskriminatif, alienatif, tidak terbuka, dan meleceh-kan kemanusiaan. Kuala Kurun; Seni, budaya, dan hiburan. Transparency Internatioal merilis laporan bertajuk “Global Corruption Barometer-Asia” dan Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara korup di Asia. Peran aktif masyarakat dalam mengawasi wakil – wakil rakyat dalam menjalankan. KKN sendiri adalah gabungan dari kata Korupsi , Kolusi , dan Nepotisme. Previous Post Bagaimana keberhasilan pembangunan Zona Integritas diukur? KOMPAS. korupsi adalah cara-cara bagai-mana korupsi itu dilakukan Dapat berupa : Pemerasan Pajak, Manipulasi Tanah, Jalur Cepat Pembuatan KTP, SIM Jalur Cepat. “Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mulailah Ia mengusir semua pedagang di situ, kata-Nya kepada mereka: “Ada tertulis: RumahKu. Seperti diungkapkan oleh Bruno Speck (2006) dan Quentin Reed (2008) bahwa konflik kepentingan. Hal yang menarik pada masa pemerintah Soeharto, yakni maraknya penggunaan istilah KKN yang mampu. Melalui pengawasan yang ketat, partisipasi aktif masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan program KKN dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi. ERIKA REVIDA, MS. KKN dapat mengacu pada beberapa hal berikut: Kuliah Kerja Nyata. 81 Tahun 1999 tentangPerilaku kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) adalah perilaku yang buruk. Jadi. Hasil penelitian di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan yang melekat pada atribut priayi masyarakat Sleman pada berbagai periode terkait dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Korupsi bukan hal yang tabu lagi di Indonesia. Seorang pemuda melintas di depan mural yang mengkritisi korupsi di Indonesia, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Kamis (9/2/2023). Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU ini. diterjemahkan melalui penguatan stabilitas penegakan politik kemanan dan hukum dengan penyelenggaraan negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang. - Kualitas moral individu juga berperan penting dalam penyebab terjadinya korupsi. Pengertian KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Makalah Tentang Korupsi Luqman Nur Hakim Academia Edu . Gebrakan Tim Empat sangat menggemparkan, karena berhasil mengungkap skandal korupsi melibatkan seorang jendral dikenal dekat dengan. Al-Qur'an dan hadits menyebutkan tindakan tak terpuji satu ini dalam sejumlah. Permisifnya para aparatur negara terhadap meluasnya praktik KKN menggambarkan bagaimana KKN sudah membudaya dalam kehidupan birokrasi. Penjelasan dari Jack Bologne Gone Theory, faktor-faktor penyebab korupsi adalah berupa keserakahan (greed), kesempatan (Opportunity), kebutuhan (Needs), dan pengungkapan (Expose). Akan tetapi mentalitas yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial, tidak serta merta lenyap begitu saja. Penulisnya adalah Lestari Moerdijat yang akrab di panggil Mbak Rerie – lahir di Surabaya, 30 November 1967. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih sangat tinggi dan tidak adanya sistem kontrol yang baik menyebabkan masyarakat meng anggap bahwa korupsi merupakan suatu hal yang. Inti korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. , Kolusi, dan Nepotisme ( KKN ). Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai. Namun, nyatanya praktik KKN yang terjadi pada era Orde Baru, kini mulai terasa muncul kembali. Supremasi Hukum, maka kolusi, korupsi dan nepotisme harus dihapus dan diberantas serta moral yang baik harus terus dijaga dimana iman sebagai pondasi yang kuat dan kokoh dalam membentuk pribadi-pribadi yang responsible adalah modal yang paling utama dalam pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) tersebut. Menghapus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Dunia Pendidikan. 3. Faktor yang sangat dekat dengan terjadinya korupsi adalah budaya penyalahgunaan wewenang yang berlebih dalam hal ini terjadinya KKN. Dari sisi usia, Masyarakat pada. agenda pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menaruh uang suap dalam kardus. Korupsi, kolusi, dan nepotisme pastinya cukup sering didengar karena fakta-fakta yang tersebar. 23,9 triliun. Gerakan anti korupsi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut. Pribadyo, dkk. Bangsa Indonesia tentu saja berharap pemerintahan SBY bukan saja“Dari berbagai macam modus korupsi di sektor pelayanan publik yang ada, yang paling sering terjadi dan terlihat itu adalah suap dan pungli,” kata Nisa Zonzoa, saat menjadi narasumber dalam webinar nasional bertajuk “Korupsi dan Perlunya Pengawasan Pelayanan Publik” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Sahabat ICW, dipantau. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah karena lemahnya iman dan penghayatan para pejabat negara terhadap ajaran-ajaran agama, serta ketidak-mengertian mereka tentang hukum Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Friday, 07 April 2017 - 00:00. 5 Dampak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 1) Secara garis besar, dampak dan implementasi KKN di Indonesia terutama dalam hal kedudukan/jabatan adalah: 2) The wrong person in the wrong place. alat untuk mengungkap praktik korupsi namun belum menyentuh pada upaya menciptakan bangsa ini bersih dari korupsi. percepatan pemberantasan KKN, BPKP telah menerbitkan Buku “Upaya Pencegahan dan. Sehingga, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Dalam proses penyidikan. Perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) juga merusak segala aspek kehidupan manusia, yaitu merusak tatanan hukum, tatanan politik, tatanan ekonomi, tatanan social dan budaya. Eddy. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur. 1. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah salah satu perbuatan yang melanggar implementasi nilai-nilai pancasila. Harapan masyarakat dengan membahas bersama, mempermasalahkan dan memprotes praktek KKN adalah untuk menghilangkannya. Meningkatkan kemampuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) atau Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. adalah untuk melindungi rakyat, bukan untuk menindas rakyat. pencegahan perilaku KKN oleh Penyelenggara Negara di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,. Lembaga itu adalah Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK). Hal ini disayangkan sejumlah pakar hukum dan pegiat antikorupsi. Kepanjangan KPK hingga Tugas-tugas Lembaga Antikorupsi Itu (Andhika Prasetia/detikcom) Jakarta -. pemberantasan KKN adalah undang-undang yang telah dibuat sejak masa pemerintahan Habibie, yakni UU No. 14 BAB II KORUPSI DAN DAMPAKNYA A. Kerugian BUMN ini adalah yang terekspos dan bisa jadi ini. Arsil berpendapat, korupsi masih banyak terjadi meski kesejahteraan mencukupi, karena korupsi sudah membudaya dan mengakar akibat. Pada masa orde baru terjadi banyak sekali penyimpangan pada pemerintahan salah satunya yaitu maraknya terjadi KKN atau Korupsi, Kolusi, Nepotisme di Indonesia. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan penjelasan di atas, maka opini WTP diberikan dengan kriteria yang jelas dan pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan ( best practices ). Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang. Berdasarkan kamus online, kamus. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas-an Tindak Pidana Korupsi. Simak penjelasannya di bawah ini: Dalam UU No. Kasus Rektor Unila, Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Dinilai Jadi Celah Korupsi Terbesar. Korupsi dapat timbul dari budaya masyarakat seperti menghargai seseorang berdasarkan kekayaan. Acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2020 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (16/12/2020), terasa sepi. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia bukan lagi merupakan sebuah fenomena, melainkan merupakan fakta yang terkenal dimana-mana. Bahkan sebelum kata korupsi atau KKN jadi tenar saat Pak Soeharto lengser, korupsi sudah hidup dan membumi di Indonesia. Fokus dari peraturan ini adalah menyelidiki politisi yang menghimpun aset mencurigakan dengan memeriksa rekening pribadi mereka. KOMPAS. Wk Gubenur, dan Bupati/Walikota, dan 6. KKN. Akibat – akibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ini adalah : 1. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia telah menjadi. Dilakukan berkelompok. 1. tindak korupsi yang berkembang sebelum kemerdekaan 1945 sampai dengan sekarang dalam sudut pandang sosial budaya. Dengan demikian, korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan. Pengertian pengabdian kepada masyarakat ialah pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi secara ilmiah. Oleh : Sofia Muawalina Nurfaeda. com - Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme telah dikenal di masyarakat luas dengan istilah KKN. Https Osf Io 6mgcd Download . Tindakan korupsi adalah penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum. Ketetapan MPR-RI No. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-4 dalam Pancasila. Kolusi adalah sebagai. Penanganan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang berarti, kecuali banyaknya pembahasan masalah ini di masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia sangat memberi perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan buku Korupsi Mengorupsi Indonesia, Ridwan Zachrie, Wijayanto (2013:6), definisi korupsi. Di zaman-zaman kerajaan seperti Singasari, Majapahit hingga Demak. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau. Faktor Internal (dari dalam diri individu) Faktor internal korupsi terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Gerakan. Saat ini sebagian pihak atau kelompok orang masih melihat korupsi dalam konteks dan konsep yang sederhana mungkinnya, tapi setidaknya kondisi yang berkembang saat ini, sudah mengejalakan bangsa dan negara dalam keadaan koma, perlu perawatan intensif, melalui. Maka, pada saat itulah ditemukan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dalam program ini, kamu bisa belajar banyak hal sekaligus mengembangkan diri. Peliputan Korupsi pada Media Massa Aceng Abdullah, Rangga Saptya Mohamad Permana Prodi Televisi dan Film, Fikom Universitas Padjadjaran. Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu: Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan. Jumlah anggota dari setiap kelompok berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini tidak akan membicarakan korupsi, kolusi dan nepotisme. 8. Menurut Nurdjana, korupsi yang berasal dari kata corruptio ini memiliki arti tindakan yang tidak baik dan curang. Sedangkan Kolusi dan Nepotisme telah ditetapkan sebagai tindak pidana di dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sistem penggajian (salary system) harus dibenahi, sesuai merit system. Hal itu akan · menjadi berbahaya manakala terjadi reproduksi dari tindakan - tindakan penyalahgunaan kekuasaan pada berbagai tingkatan. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, KolusI, dan Nepotisme (KKN), di samping tentu sajaundang-undang pidana korupsi. Misalnya, di UU No 41/1999 tentang Kehutanan, Pasal 2 tidak berubah. XI/MPR/ 1998. Korupsi Orde Lama. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah salah satu permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan Negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 01 G/WPP/2001) dan Ir. Hal yang tak kalah penting dari pemberantasan korupsi adalah menghilangkan budaya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) karena KKN sering menutup kesempatan masyarakat terhadap peluang-peluang untuk mengembangkan dirinya, terutama dalam karier KKN dapat mengabaikan nilai-nilai profesionalisme dalam berbagai macam. Sebagai landasan penunjang untuk memperkokoh penyelenggaraan negara yang Bersih dan. f KATA PENGANTAR. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang. Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi, Yudi Purnomo Harahap, menyampaikan komitmen Polri untuk mendukung program pemerintah dalam upaya.